LAMONGAN \u2013 Rencana Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang pers memicu polemik di kalangan wartawan.<\/p>\n
Sejumlah jurnalis Lamongan menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan kesan tidak adil karena dinilai hanya melibatkan satu organisasi profesi.<\/p>\n
Perdebatan mulai mencuat setelah pertemuan antara Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dengan pengurus IJTI Korda Lamongan.<\/p>\n
Dalam pertemuan itu, disepakati dimulainya kajian terkait pembentukan regulasi daerah di bidang pers.<\/p>\n
Sejumlah komunitas wartawan Lamongan menilai, penyusunan aturan yang akan berdampak luas seharusnya melibatkan seluruh organisasi profesi yang diakui oleh Dewan Pers, bukan hanya satu pihak saja.<\/p>\n
Mereka mengingatkan, jika proses penyusunan dilakukan secara terbatas, maka berisiko menimbulkan kesan eksklusivitas hingga \u201cmonopoli regulasi\u201d dalam dunia jurnalistik di daerah.<\/p>\n
Selain itu, muncul pula kekhawatiran bahwa Perda tersebut dapat berpotensi membatasi ruang gerak jurnalis, terutama bagi media kecil dan wartawan independen.<\/p>\n
Beberapa pihak menilai regulasi daerah di bidang pers bukanlah kebutuhan mendesak, mengingat kebebasan pers telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.<\/p>\n
Gabungan jurnalis dari berbagai platform pun mendesak agar pemerintah membuka ruang uji publik sebelum rancangan Perda diajukan ke DPRD Lamongan.<\/p>\n
Mereka menilai keterlibatan kolektif menjadi kunci agar regulasi yang dihasilkan tidak memunculkan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu.<\/p>\n
\u201cKebijakan yang menyangkut profesi wartawan harus dibahas secara terbuka dan partisipatif agar hasilnya adil bagi semua,\u201d ujar salah satu perwakilan komunitas wartawan lokal.<\/p>\n
Menanggapi polemik yang berkembang, pihak Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan bahwa pertemuan dengan IJTI baru sebatas tahap awal penjaringan aspirasi.<\/p>\n
Pemerintah memastikan tetap membuka ruang dialog dengan berbagai organisasi profesi lainnya demi menghasilkan regulasi yang komprehensif dan tidak merugikan pihak mana pun.<\/p>\n
Polemik ini diperkirakan masih akan berlanjut seiring proses penyusunan naskah akademik Perda.<\/p>\n
Komunitas wartawan menegaskan akan terus mengawal agar regulasi yang lahir tidak membatasi kebebasan pers, melainkan memperkuat independensi dan profesionalisme jurnalis di Lamongan. (Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
LAMONGAN \u2013 Rencana Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang pers memicu…<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":22411,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[811],"tags":[836,837,838,839,840,841],"newstopic":[],"class_list":["post-22410","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-lamongan","tag-pers","tag-arek-lamongan","tag-la","tag-lamongan-megilan","tag-lmaongan","tag-wartawan-lamongan"],"yoast_head":"\n