Jakarta \u2013 MMC \u2013 Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Dewan Pers sepakat mencegah kriminalisasi kerja jurnalistik yang tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangani di Bareskrim Mabes Polri, Kamis.<\/p>\n
Penandatanganan dilakukan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto dan Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli yang disaksikan Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya beserta jajaran Dewan Pers dan sejumlah direktur dari satuan kerja Bareskrim Polri.<\/p>\n
\u201cPenandatanganan perjanjian kerja sama ini tindak lanjut turunan dari MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri,\u201d kata Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya ditemui usai penandatanganan PKS.<\/p>\n
Dewan Pers dan Kapolri telah menandatangani MoU tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan pada 2017 dan setiap tiga tahun sekali diperbarui.<\/p>\n
Menurut Agung, penandatanganan PKS dengan Bareskrim ini sebagai langkah konkret terkait menjamin kerja jurnalistik yang selama ini sering terjadi, seperti melakukan kegiatan jurnalistik dari tulisan dianggap merugikan para pihak bisa perorangan, lembaga atau institusi yang berpotensi untuk dilaporkan ke polisi.<\/p>\n
\u201cIni sudah konkret Bareskrim menjelaskan dalam perjanjian kerja sama,\u201d kata Agung.<\/p>\n
Secara rinci Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli menjelaskan hal penting dari PKS adalah kesepakatan bersama apabila ada pengaduan masyarakat menyangkut kerja-kerja jurnalistik ke Polri dikembalikan ke Dewan Pers.<\/p>\n
\u201cPolisi enggak boleh tangani, (aduan) itu ke Dewan Pers untuk diperiksa,\u201d katanya.<\/p>\n
Ia mencontohkan aduan yang diterima polisi terkait kerja-kerja jurnalistik diteruskan kepada Dewan Pers setelah diterima akan dikaji atau diperiksa benarkah karya jurnalistik tersebut sudah sesuai kaidah-kaidah jurnalistik yang diatur dalam UU Pers.<\/p>\n
\u201cKalau iya karya jurnalistik mungkin ada pelanggaran etis itu diselesaikan di Dewan Pers lewat mekanisme etis, yaitu minta maaf, memuat hak jawab bahkan sampai tahap tertentu mungkin meng-\u2018take down\u2019 (menurunkan) sebuah berita, tapi tidak boleh ada kriminalisasi terhadap pers,\u201d terang Arif.<\/p>\n
Menurut Arif, PKS ini penting untuk mencegah kriminalisasi jurnalistik karena Dewan Pers menerima banyak aduan masih terjadinya kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik, seperti misalnya kasus di Kalimantan Selatan, Palopo, dan menghalang-halangi kerja jurnalistik di Surabaya yang dialami Nurhadi.<\/p>\n
\u201cDiharapkan dalam PKS ini tidak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti itu,\u201d katanya.<\/p>\n
Setelah penandatanganan PKS ini, lanjut Arif, dilakukan sosialisasi bersama kepolisian maupun Dewan Pers dilanjutkan dengan pelatihan ke satuan polisi di wilayah yang secara teknis dilakukan Lemdiklat Polri dengan memasukkan elemen Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik dalam pelatihan kepada para penyidik.<\/p>\n
\u201cJadi penyidik punya prespektif melindungi kerja jurnalistik,\u201d kata Arif.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta \u2013 MMC \u2013 Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Dewan Pers sepakat mencegah kriminalisasi…<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":22998,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[3],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-22986","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n