Sampang – MMCMadura – Demonstrasi Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang, didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Sampang sempat Ricuh, Selasa (06/09/22).
Kericuhan dipicu lantaran seluruh ketua Fraksi yang ada di DPRD Sampang tak kunjung keluar menemui massa, mereka mencoba menerobos dengan mendobrak pagar pintu gerbang kantor DPRD yang dijaga ketat petugas Kepolisian.
aksi itu dilakukan berulang-ulang, sehingga pintu gerbang kantor DPRD Sampang nyaris roboh.
“Kami minta seluruh ketua fraksi DPRD Sampang keluar temui kami disini, ini kepentingan rakyat,” teriak orator aksi.
Massa menyuarakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang mana harga Partalite Rp 7,650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8,800 per iter, dan Pertamax dari Rp 12.500, menjadi Rp 14.500 per liter, tidak tepat.
Menurut mereka, kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM disaat masyarakat masih berusaha keluar dari masa sulit akibat Pandemi Covid-19. Hal itu dinilai kurang tepat dan menambah penderitaan rakyat.
“Tentu tidak rasional dan tidak dibenarkan apabila mengorbankan masyarakat sendiri. Kenaikan harga BBM sudah pasti aken menambah beban masyarakat khususnya kelas bawah,” Kata Rudiyanto korlap aksi.
Daripada itulah, ucap Rudi, pihaknya, menolak kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dan menutut pemerintah untuk bekerja secara optimal dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan membuka ruang partisipasi masyarakat terkait masalah energi serta meminta agar tidak menjadikan BLT BBM sebagai alat untuk membungkam suara rakyat.
Selang beberapa waktu, delapan belas orang perwakilan massa menerima MOU di tanda tangani oleh Ketua DPRD Sampang, karena para ketua Fraksi yang ada di DPRD Sampang sedang melakukan reses.
“18 orang Perwakilan kami tadi masuk ke Gedung DPRD Sampang untuk menyaksikan ketua DPRD mengirim tuntutan kami ke Pemerintah pusat,” jelas perwakilan masa.
Sementara ketua DPRD Kab. Sampang, Fadol, mengatakan jika pihaknya dari awal sepakat untu menolak kenaikan BBM dan Bansos BBM.
“Kami DPRD Sampang dari awal sepakat menolak kenaikan BBM dan Bansos BBM,” terangnya.
Sebelumnya, PC PMII melakukan aksinya di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, mereka meminta sikap Pemerintah Sampang terkait kenaikan BBM.
Meski massa aksi menyampaikan orasinya, nampak tak ada tanggapan dari Pemerintah Sampang. Lalu PC PMII bergeser ke Kantor DPRD Sampang.
