DEPOK | mmcjabarnews.id ,- Hamzah selaku anggota DPRD Kota Depok Fraksi Gerindra mengatakan kegiatan Reses ini merupakan rutinitas seluruh Anggota Dewan karena sudah ada jadwal di Banggar.
Dalam menyerap aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Kota Depok H. Hamzah, SE., MM. menggelar kegiatan reses di dua wilayah yaitu RT 1 RW 6 jalan Mayor Idrus kelurahan Tapos dan Kampung Banjaran Pucung RT3 RW 7 kelurahan Cilangkap.
“Yang dimana pesertanya harus hadir itu 50 orang, tentunya di masa sidang 1 di tahun 2023 masalah reses ini kan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi keluh kesah dan harapan masyarakat,” ujar Hamzah, Sabtu (28/01/2023).
Terkaiat masalah drainase, lanjut Hamzah sampah atau pembangunan jalan, penerangan jalan ataupun yang menjadi harapan masyarakat di dapilnya itu bisa direalisasikan diakomodir melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan.
“Banyak jalan drainase turap yang tentunya ini perlu banyak di perhatikan dan penerangan jalan, rambu rambu lalu lintas yang memang penting. Tentunya kami akan meminta dan menunggu proposalnya dari RT RW serta LPM kelurahan Tapos untuk bisa masuk dalam pokok pokok pikiran saya tahun 2024,”jelasnya.
Saya punya konsep bahwa pembangunan yang berbasis RW, karena banyak keluh kesah dari LPM. Ketidakadilan pembangunan dengan anggaran yang sama dengan yang diserap kelurahan dengan jumlah RW yang berbeda beda baik yang 11 RW yang 10 RW sama anggarannya 2,5 Milyar. Untuk konsep pembangunan di tingkat RW sejatinya atau harusnya ada pagu anggaran di setiap RW karena mau berfikir bagaimana pembangunan merata dan serentak.
Pembangunan ini ada di setiap lingkungan RT dan RW maka harus pembangunannya berbasis RW walaupun nanti pengolahannya di LPM atau Kelurahan tetapi ada pagu secara khusus pembangunan merata di tingkat RW itu di kasih pagu misalkan 1 RW dikasih 300 juta terserah mau bangun hotmix, drainase, posyandu dan lain sebagainya. Baik fisik dan non fisik itu diakomodir didalam pagu anggarannya.
“Ini adalah keadilan pembagunan karena masyarakat di seluruh kota Depok ini kan bayar pajak di RT/RW nya tapi setiap tahun tidak ada keadilan pembangunan yang merata di setiap RT dan RW ingat ujung tombak dari pemerintah kota itu adalah RT dan RW. Saya yakin kalau di lakukan pembangunan berbasis RT dan RW tidak ada lagi jalan yang rusak, tidak ada lagi banjir dan lain sebagainya, “tutupnya.
(Sigit/red)
