Probolinggo | MMC.co.id
Pemerintah Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) pada Rabu, 17 Juli 2025, sebagai langkah awal dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.
Musdes yang dipusatkan di Kantor Desa Temenggungan ini dibuka langsung oleh Kepala Desa Muhammad Iqbal Ali Warsa, dilanjutkan dengan arahan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota. Hadir dalam kegiatan tersebut Babinkamtibmas BRIPKA Cahyono, perangkat desa, ketua RT dan RW, ketua TP PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh unsur warga dari lima dusun yang ada di Desa Temenggungan.
Kegiatan Musdes ini bertujuan untuk:
- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat,
- Menyerap aspirasi warga secara menyeluruh,
- Menyusun rencana pembangunan desa secara inklusif,
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa,
- Memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, serta
- Mewujudkan kesepakatan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Salah satu warga yang hadir, MA, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah desa.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa dan BPD Temenggungan yang telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Kami juga mendukung penuh upaya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa,” ujarnya.
Kepala Desa Muhammad Iqbal Ali Warsa menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif menyampaikan pendapatnya.
“Musdes hari ini dipimpin langsung oleh BPD. Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang hadir, mulai dari ketua RT/RW, TP PKK, kader desa, guru TK dan PAUD, karang taruna, pengurus BUMDes dan koperasi Merah Putih, hingga bidan dan perawat desa,” katanya.
Iqbal juga menekankan bahwa kegiatan Musdes ini dilakukan rutin setiap tahun sebagai sarana menggali gagasan dan usulan dari masyarakat untuk pembangunan desa yang lebih baik.
“Harapan kami, kegiatan ini dapat melahirkan program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan bisa berdampak nyata. Kami juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan anggaran sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik,” pungkasnya.
(roni)
