Kenaikan BBM Dinilai Buat Rakyat Sengsara, MSB Lakukan Unjuk Rasa

Img 20220905 Wa0026 Copy 640x478

 

Sampang РMMCMadura РMasyrakat Sampang Bersatu ( MSB ) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sampang Jawa Timur Senin (05/09/22) Mereka menolak Keras kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Mereka menilai kenaikan BBM akan membuat rakyat sengsara.
Ratusan Massa yang mengatasnamakan MSB itu, berorasi Dari Pasar Srimangunan menuju Gedung DPRD Sampang menuntut Presiden Republik Indonesia (RI) untuk membatalkan kenaikan Harga BBM.

Terpantau masa membawa alat peraga berupa poster yang bertuliskan berbagai tuntutan, dalam bahasa yang unik. Namun intinya, Menolak keras Kenaikan BBM.

“Kami menuntut kepada Presiden Indonesia, Melalui Wakil Rakyat DPRD Sampang selaku pemegang visi dan misi pemerintahan DiSampang untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi,” Teriak sulhan salah satu Koordinator Aksi.

Sulhan dalam orasinya menyebut kenaikan harga BBM akan menambah penderitaan bagi rakyat seluruh indonesia husususnya warga sampang. Menurutnya, kenaikan itu juga akan berimbas pada tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Dari itu masa meminta pemerintah agar mengelola kekayaan alam secara mandiri.

“Indonesia negara yang kaya, mempunyai banyak kekayaan alam terutama minyak, secepatnya dikelola secara mandiri agar tidak bergantung dengan negara asing,” Sampainya.

Masa juga menilai pada pemerintahan sekarang yang dipimpin jokowi. Kebijakannya tidak pro terhadap rakyat terlihat dengan adanya beberapa poster yang bertuliskan bernada kritikan.

Orator aksi secara bergantian menyampaikan aspirasinya yang pada akhirnya ditanggapi oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kab. Sampang. Fadol, Dengan didampingi wakil DPRD Sampang, Fauzan Adima, Dan Rudi kurniawan saat menemui Demonstran,
Fadol, sangat mengapresiasi atas demonstran Terkait Penolakan Harga BBM. Pihaknya akan menyampaikan tuntutan masa.

“Terima kasih atas inspirasi dari masyarakat Sampang dengan aksi tersebut Kami akan secepatnya melayangkan surat ke DPRD RI, Menteri ESDM,dan menteri Keungan”, tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *