Bogor | MMC.co.id
Lanskap demokrasi Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Di tengah upaya kita memperkuat kedaulatan bangsa, muncul sebuah diskursus yang cukup mengusik nalar kritis mahasiswa: masifnya penetrasi pendanaan asing ke dalam jantung gerakan sipil dan kepemimpinan pemuda.
Laporan terbaru dari Sunday Guardian yang mengungkap keterlibatan jaringan Open Society Foundations (OSF) milik George Soros dalam mendanai mobilisasi akar rumput dan program kepemimpinan pemuda di Indonesia bukanlah sekadar kabar angin, melainkan sebuah sinyalemen yang menuntut pembacaan objektif sekaligus kewaspadaan ideologis.
Sebagai mahasiswa yang bergerak di garis depan, kami menyadari betul bahwa bantuan internasional sering kali dibalut dengan narasi mulia seperti pemberdayaan, penguatan demokrasi, atau perlindungan HAM. Namun, dalam kacamata akademis dan pengalaman lapangan, kita tidak boleh naif. Kita perlu membedah apa yang disebut sebagai “geopolitik filantropi”.
Bantuan finansial yang mengalir deras dari lembaga donor internasional sering kali membawa paket agenda terselubung yang berpotensi menciptakan apa yang para intelektual sebut sebagai democracy by proxy atau demokrasi proksi.
Dalam pola ini, aspirasi rakyat yang seharusnya murni lahir dari kegelisahan akar rumput berisiko terkooptasi dan didikte oleh kepentingan pemodal transnasional yang memiliki kalkulasi politiknya sendiri terhadap stabilitas nasional kita.
Kegelisahan ini senada dengan dorongan tokoh perempuan nasional, Mubha Kahar Muang, yang secara tegas meminta Polri dan otoritas terkait untuk mengusut tuntas aliran dana asing yang masuk ke NGO lokal. Kami memandang desakan ini bukan sebagai upaya untuk membungkam ruang sipil atau shrinking civic space, melainkan sebagai langkah korektif demi transparansi radikal.
Kedaulatan sebuah bangsa diuji bukan hanya saat wilayahnya diinvasi secara fisik, melainkan saat narasi dan gerakan pemudanya mulai “dibeli” untuk kepentingan yang tidak selaras dengan nafas Pancasila dan UUD 1945. Jika gerakan mahasiswa dan pemuda kehilangan kemandirian finansialnya, maka kita sedang menggadaikan integritas intelektual kita kepada penawar tertinggi.
Kami di Aliansi BEM se-Bogor secara konsisten memposisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah. Kritik kami terhadap kebijakan publik adalah murni bentuk kecintaan terhadap tanah air, bukan pesanan dari meja-meja perundingan di luar negeri. Oleh karena itu, kami menuntut akuntabilitas penuh dari setiap organisasi kemasyarakatan yang menerima dana asing.
Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2013 dan PP No. 59 Tahun 2016, transparansi sumber dana wajib dibuka kepada publik. Penggunaan sistem seperti SIORMAS seharusnya tidak hanya menjadi instrumen administratif pemerintah, tetapi juga alat kontrol bagi masyarakat untuk memastikan bahwa aktivisme yang ada di Indonesia benar-benar berakar pada kebutuhan domestik, bukan sekadar menjalankan proyek dari donor global.
Sudah saatnya gerakan mahasiswa kembali pada khitah “Berdikari”, yakni berdiri di atas Kaki Sendiri, secara ekonomi maupun ideologi. Kita tidak anti terhadap kerja sama internasional, namun kita menolak dengan keras segala bentuk penjajahan gaya baru yang masuk melalui rekening bank dan skema hibah yang menuntut gadai kedaulatan.
Kekuatan mahasiswa Indonesia terletak pada moralitas dan independensinya. Jangan sampai bara perjuangan yang kita sulut di jalanan ternyata dikendalikan oleh remote kontrol dari balik gedung-gedung pencakar langit di luar sana.
Kita harus memastikan bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh keringat dan pemikiran anak bangsa sendiri, demi menjaga Indonesia yang benar-benar berdaulat dan bermartabat.
Oleh: Indra Mahfuzhi
(Koordinator Aliansi BEM se-Bogor)
(roni)
