LUMAJANG | MMC.co.id
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lumajang kembali menjadi buah bibir. Kali ini, gelombang kritik datang dari wali murid SDN Kalipenggung 01 dan lembaga pemantau kebijakan setelah paket menu dari SPPG Sunan Kalijogo Tunjung, dinilai jauh dari standar kelayakan gizi dan nilai anggaran yang dijanjikan.
Berdasarkan temuan di lapangan, paket menu MBG yang diterima siswa hanya terdiri dari sepotong roti, susu kemasan, camilan kacang, dan satu buah jeruk. Komposisi ini sontak memicu reaksi keras dari orang tua siswa yang meragukan transparansi penggunaan dana.
Seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa setelah melakukan estimasi harga secara mandiri.
“Kalau dihitung harga pasar, paket ini tidak sampai Rp10.000. Isinya cuma roti, susu sekolah, jeruk satu, dan kacang. Pertanyaannya sederhana: sisa anggarannya lari ke mana?” keluhnya dengan nada sangsi.
Sorotan ini mendapat atensi serius dari Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (LP-KPK). Ketua LP-KPK, Dodik, menegaskan bahwa temuan di SDN Kalipenggung 01 merupakan indikasi serius adanya masalah dalam tata kelola program.
“Jangan sampai MBG berubah dari program perbaikan gizi menjadi sekadar program formalitas. Jika nilai menu jauh di bawah standar anggaran, ini adalah celah penyimpangan,” tegas Dodik kepada media, Jumat (30/1).
Dodik menambahkan bahwa sebagai program strategis nasional yang menggunakan uang rakyat, transparansi harga per porsi hingga mekanisme pengadaan barang adalah harga mati. Ia pun mendesak pihak terkait untuk tidak sekadar melakukan audit administrasi.
“Kami minta audit faktual di lapangan. Bandingkan nilai anggaran dengan makanan yang benar-benar sampai ke tangan anak-anak. Ruang penyimpangan akan selalu terbuka jika pengawasan lemah,” tambahnya.
Wali murid menekankan bahwa kritik ini merupakan bentuk dukungan agar program MBG tepat sasaran, bukan untuk menjatuhkan program pemerintah. Mereka berharap pemerintah daerah bersikap terbuka dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyedia jasa (vendor).
“Kami mendukung penuh MBG, tapi jangan anak-anak yang dikorbankan. Kalau anggarannya besar, kualitas makanannya harus sebanding,” pungkas salah satu wali murid.
Hingga berita ini dimuat, pihak penyelenggara MBG setempat belum memberikan keterangan resmi terkait ketimpangan antara nilai anggaran dan realisasi menu yang diterima siswa di lapangan.
(sin)
