Lumajang |MMC.co.id
Kabupaten Lumajang belum dapat ambil bagian dalam peluncuran serentak program nasional Sekolah Rakyat yang digelar Senin (14/7/2025) lalu. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), yang menyebutkan bahwa infrastruktur dan sarana pendukung di lokasi yang telah ditunjuk masih dalam tahap persiapan.
“Untuk launching Sekolah Rakyat secara serentak, Pemkab Lumajang belum bisa ikut karena fasilitas fisik belum siap. Tapi kami sedang berproses menyiapkan semuanya,” ungkap Bunda Indah saat ditemui di sela kegiatannya, Rabu (16/7/2025).
Meski belum terlibat dalam peluncuran awal, Pemkab Lumajang menunjukkan komitmen kuat untuk menyukseskan program pendidikan inklusif tersebut. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 6,6 hingga 7 hektare di Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, yang akan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Lahannya sudah kami siapkan. Saat ini dalam proses penggantian sertifikat untuk dihibahkan ke pemerintah pusat,” jelas Bunda Indah.
Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI. Program ini bertujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga rentan dan kurang mampu, dengan pendekatan inklusif dan berbasis karakter serta keterampilan hidup.
Pada tahap pertama peluncuran Juli 2025, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat resmi dibuka—63 titik pada tahap Ia dan 37 titik pada tahap Ib—dengan total 396 rombongan belajar (rombel) dan 9.780 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dari jumlah tersebut, 19 titik berada di Jawa Timur. Namun, Lumajang belum termasuk karena masih dalam proses penyiapan infrastruktur dan administrasi hibah lahan.
Bupati Indah menegaskan bahwa keterlibatan Lumajang dalam program ini bukan sekadar demi keikutsertaan dalam seremoni nasional, tetapi untuk memastikan kesiapan menyeluruh agar sekolah yang dibangun benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
“Ketika nanti Sekolah Rakyat dibuka di Lumajang, kami pastikan hadir dengan kesiapan penuh dan dapat benar-benar berfungsi maksimal untuk menjangkau anak-anak yang membutuhkan,” tegasnya.
Pemilihan Desa Kebonan sebagai lokasi bukan tanpa alasan. Selain memiliki lahan yang luas dan strategis, wilayah tersebut dinilai representatif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
Pemkab melalui Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat persiapan, mulai dari proses legalisasi lahan, penyusunan kurikulum berbasis vokasi, hingga perencanaan pembangunan sarana dan prasarana.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi titik balik dalam transformasi pendidikan nasional—tak hanya membuka akses lebih luas, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebangsaan, kemandirian ekonomi, dan keterampilan hidup sejak usia dini.
“Ini bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Kami di daerah ingin memastikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat benar-benar membawa perubahan yang bermakna,” tutup Bunda Indah.
Pemkab Lumajang menargetkan pembangunan fisik segera dimulai usai proses hibah lahan rampung. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal dan mendukung keberhasilan program ini sebagai bagian dari gerakan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.
(sin)
