Bogor|MMC, Jabar – Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali turun gunung ke Kabupaten Bogor untuk menelisik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat semester I sebesar 42,9 Miliar.
Jajang mengatakan, kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor semakin merajalela. Sebagai contoh CBA menemukan 416 proyek bermasalah di tahun 2022 pada Sekretariat Dewan Kabupaten Bogor, ditambah proyek pembangunan sekolah serta jalan pada Dinas Pendidikan dan PUPR Pemkab Bogor.
“Kasus penyalahgunaan anggaran di Pemkab Bogor sudah jelas tindakan korupsi yang masif, sayangnya pasca diringkusnya 4 pejabat tinggi Pemkab Bogor termasuk Ade Yasin dan kawan-kawan belum ada tindaklanjut yang lebih serius dari Aparat Penegak Hukum khususnya KPK,” kata Jajang dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis, (25/5/2023).
Sebagai catatan, kasus Ade Yasin hanyalah sebagian kecil dari masifnya praktik korupsi di Pemkab Bogor. Bahkan, lanjut dia, dari kasus Ade Yasin publik Kabupaten Bogor dapat menilai, saking masifnya praktik korupsi yang oknum pejabat Pemkab Bogor lakukan, Ade Yasin sampai harus menyuap oknum BPK agar bungkam dan pada akhirnya terciduk KPK.
Jajang menyampaikan, setelah penangkapan Ade Yasin, penanganan kasus korupsi di Kabupaten Bogor kembali buntu, seolah-olah masalah korupsi di Kabupaten Bogor tuntas. Faktanya, masih banyak tabir yang belum dibongkar.
“Sebagai bukti, hal ini tertuang dalam hasil audit BPK terbaru semester I 2022. Terdapat 14 kasus dengan nilai temuan sebesar Rp 42,9 miliar. Angka ini merupakan temuan terbesar di Provinsi Jawa Barat,” jelas Jajang.
Lebih memperhatikan lagi, dari 14 temuan dengan nilai puluhan miliar, BPK sudah menyampaikan rekomendasi kepada Pemkab Bogor, namun tidak satupun yang ditindaklanjuti oleh internal Pemkab Bogor.
“Fakta ini menunjukkan, Pejabat di Pemkab Bogor sangat santai bahkan terkesan menyepelekan pihak BPK. Mungkin mereka berpikir, KPK tidak akan lagi masuk ke wilayah Pemkab Bogor, dan oknum-oknum pejabat nakal bisa bebas melakukan penyalahgunaan anggaran secara masif di Kabupaten Bogor,” tegas dia.
Berdasarkan catatan di atas, sambungnya, CBA meminta KPK untuk kembali turun gunung ke Kabupaten Bogor. Bongkar sampai tuntas kasus korupsi di Kabupaten Bogor, jangan biarkan oknum pejabat yang saat ini nyaman bertindak melanjutkan tindakan kotornya.
Hingga berita ini dimuat wartawan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. (Iwan/Dery).
