Probolinggo | mmc.co.id
Tim Jejak Trabas dari Komunitas Jurnalis Nusantara Trabas memberikan apresiasi terhadap seruan “Jihad Melawan Korupsi” yang disuarakan oleh DPD LSM LIRA Kabupaten Probolinggo. Seruan ini disampaikan melalui Surat Perintah Nomor 006/LSM_LIRA/KAB.PROB/U/VI/2025, yang ditujukan kepada seluruh anggota LIRA se-Kabupaten Probolinggo.
Surat tersebut memuat empat poin penting yang menyoroti peran serta masyarakat dan LIRA dalam mengawasi berbagai lapisan birokrasi, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga aparat penegak hukum (APH). Salah satu poin penting lainnya adalah desakan kepada DPRD Kabupaten Probolinggo agar lebih aktif menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Adapun empat poin seruan jihad melawan korupsi yang tertuang dalam surat perintah tersebut, yaitu:
- Anggota LIRA diminta aktif melakukan pengawasan dan investigasi terhadap dugaan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) oleh oknum APH.
- Mendesak aparat penegak hukum menuntaskan laporan-laporan masyarakat yang dinilai mandek atau tidak ditindaklanjuti.
- Melakukan gerakan jihad melawan korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan, dari desa hingga kabupaten.
- Mendesak DPRD Kabupaten Probolinggo untuk serius menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek pembangunan pemerintah daerah.
Koordinator Jejak Trabas, Syahrony, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan LSM LIRA dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Saya mewakili seluruh tim sangat mengapresiasi seruan jihad melawan korupsi dari Bupati LIRA Kabupaten Probolinggo. Jika dibutuhkan, kami siap berkolaborasi untuk mewujudkannya demi Probolinggo yang bersih dari oknum-oknum tikus berdasi,” ujarnya.
Syahrony juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut ambil bagian dalam gerakan ini.
“Kami paham bahwa memberantas korupsi bukan perkara mudah, butuh keberanian dan semangat tinggi. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi, mengontrol, dan memberikan informasi apabila mengetahui dugaan praktik korupsi di lingkungannya,” pungkasnya.
(roni)
