Adi menjelaskan, adendum ini memperkuat PKS PLN-BKPM yang telah terjalin sejak 2024. Kedua pihak sepakat membentuk _Liaison Officer Desk_ PLN di kantor BKPM sebagai pusat _one-stop electricity solution_, yang memudahkan calon investor mengakses informasi ketenagalistrikan serta koordinasi terkait ketersediaan dan pembangunan infrastruktur listrik.
“Melalui integrasi ini, PLN bersama BKPM berupaya menghadirkan layanan yang efisien, transparan, dan memberikan kepastian bagi investor strategis dalam mengambil keputusan bisnis,” lanjutnya.
Kolaborasi ini juga membuka peluang investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT), sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76% atau 52,9 GW berasal dari EBT dan _storage_. RUPTL ini menjadi fondasi strategis untuk pengembangan energi bersih di Indonesia, sekaligus memperkuat kemandirian energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“RUPTL hijau ini menghadirkan kepastian dan kemudahan bagi investor, sekaligus mendorong pengembangan proyek energi bersih yang berkelanjutan di seluruh Indonesia,” tutup Adi. (@dex)
