Probolinggo| mmc.co.id
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPD LSM LIRA) Kabupaten Probolinggo menggelar tasyakuran sebagai simbol berakhirnya era dinasti politik di Kabupaten Probolinggo. Dalam acara tersebut, LSM LIRA menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan demi kesejahteraan masyarakat.
Acara tasyakuran berlangsung di Markas Besar LSM LIRA di Desa Satrian, Kecamatan Maron. Turut hadir Gubernur LSM LIRA Jawa Timur, Syamsuddin, SH—yang dikenal sebagai “Predator Koruptor”—serta Bupati LSM LIRA Kabupaten Probolinggo, Salamun Huda, beserta jajaran pengurus DPD dan DPK LSM LIRA se-Kabupaten Probolinggo.
Dalam sambutannya, Bupati LSM LIRA Kabupaten Probolinggo, Salamun Huda, menegaskan bahwa seluruh anggota LIRA harus tetap independen dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
“Komitmen LIRA sesuai dengan instruksi Gubernur LSM LIRA Jawa Timur adalah tetap independen dan terus mengawasi kebijakan pemerintah agar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Huda juga menekankan bahwa jika di kemudian hari ada kebijakan yang tidak pro-rakyat, LIRA akan melakukan kajian mendalam dan jika perlu, akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Selama ini, LIRA menggunakan model advokasi kebijakan berbasis tabligh, yaitu mempengaruhi kebijakan agar lebih berpihak kepada rakyat. Namun, jika diperlukan, kami tidak akan ragu menggelar aksi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Huda juga menyinggung persoalan pupuk yang sebelumnya menjadi perhatian LIRA.
“Masalah pupuk yang saat ini ditindaklanjuti oleh Dewan sebenarnya berawal dari isu yang diangkat oleh LIRA. Tanpa perlu aksi turun ke jalan, kami telah berhasil mendorong Dewan untuk mengangkat isu ini dan menindaklanjutinya,” ungkapnya.
Gubernur LSM LIRA Jawa Timur, Syamsuddin, SH atau yang akrab disapa Cak Syam LIRA, menjelaskan bahwa tema tasyakuran ini diambil karena bertepatan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang baru.
“Hari ini menandai berakhirnya masa dinasti politik di Kabupaten Probolinggo. Dengan pelantikan pemimpin baru, kami berharap ada perubahan nyata yang berpihak pada rakyat,” jelasnya.
Cak Syam juga berpesan kepada pemimpin yang baru dilantik agar mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mengulang kesalahan dinasti sebelumnya.
“Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati yang baru dapat memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo agar terbebas dari kemiskinan,” pesannya.
Selain itu, Cak Syam menyinggung perkembangan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Probolinggo beserta suaminya. Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama praktisi hukum DPW LIRA Jawa Timur akan mengkaji keputusan terkait kasus tersebut.
“Kami akan mengumpulkan data dan mengambil langkah hukum jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segera menetapkan tersangka dari kalangan oknum OPD dan kroni-kroninya yang masuk dalam dakwaan,” tegasnya.
Jika dalam pengembangan kasus ini KPK tidak mengambil tindakan lebih lanjut, LIRA siap menggelar aksi di Pengadilan Tinggi Jawa Timur maupun di KPK.
“Jika mereka yang disebut dalam dakwaan tidak ditetapkan sebagai tersangka, kami akan menggugat KPK atas dugaan perbuatan melawan hukum,” pungkasnya.
(roni)
