Boven Digoel, Mmcnews – Kebakaran yang terjadi pada Desember 2024 meluluhlantakkan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PDSM) Kabupaten Boven Digoel. Insiden tersebut memaksa pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah cepat guna memastikan pelayanan administrasi kepegawaian tetap berjalan. Sebagai respons, kantor BKD dan PDSM kini tengah mempersiapkan diri untuk beroperasi di lokasi baru yang lebih strategis dan representatif.
Kepala Dinas BKD dan PDSM, Mahmudin Abdullah, menjelaskan bahwa kantor baru ini akan berlokasi lebih dekat dengan kantor Bupati. Hal ini diharapkan dapat mempermudah akses serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.
“Renovasi gedung di Gang Beteop sedang berlangsung, saya sih berharap operasional kantor, dapat dimulai pada akhir Februari 2025, itu pun jika bisa,” ucapnya pada awak media ini, Senin (03/02/2025).
Selama proses renovasi, semua kegiatan administrasi dilakukan secara jarak jauh. Seluruh koordinasi dan konfirmasi dilakukan melalui telepon untuk memastikan agar tidak ada kendala dalam pelayanan, meskipun kantor fisik belum sepenuhnya siap. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat meskipun dalam situasi yang tidak ideal.
Pemindahan kantor BKD dan PDSM ke lokasi baru ini merupakan langkah cepat setelah insiden kebakaran yang terjadi pada 11 Desember 2024. Kebakaran tersebut dipicu oleh protes terhadap hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Meskipun kejadian tersebut mengejutkan banyak pihak, pemerintah daerah bertindak cepat untuk menjaga kelancaran administrasi dan pelayanan kepegawaian tanpa gangguan.
Sebagai solusi sementara, pemerintah memilih gedung yang sebelumnya terbengkalai di Gang Beteop sebagai lokasi kantor baru. Meskipun bukan bangunan baru, pemilihan lokasi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan pasca-insiden dan memberikan kenyamanan lebih bagi pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Diharapkan, dengan langkah ini, proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan pelayanan publik kembali berjalan optimal. ***
