Lumajang | MMC.co.id
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menegaskan bahwa kunci tata kelola pemerintahan modern adalah kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan data sensitif.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Layanan Informasi dan Pengamanan Jaringan bagi Perangkat Daerah yang berlangsung di Gedung PKK Lumajang, Selasa (25/11/2025).
Mustaqim menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat undang-undang sekaligus hak masyarakat, namun tidak berarti seluruh data harus dibuka tanpa batas. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memilah mana informasi yang boleh dipublikasikan dan mana yang harus dilindungi karena menyangkut kerahasiaan, keamanan, serta kepentingan publik.
“Keterbukaan informasi itu keharusan, tetapi bukan berarti semua data harus dibuka. Ada informasi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, namun ada pula data sensitif yang wajib dijaga ketat. Di sinilah peran pemerintah untuk menyeimbangkan keduanya,” ujar Mustaqim.
Ia menambahkan bahwa keseimbangan tersebut menjadi semakin penting di era serangan siber yang terus berkembang. Karena itu, setiap Perangkat Daerah didorong untuk memperkuat pemahaman mengenai standar keamanan jaringan sekaligus meningkatkan kualitas layanan informasi publik agar tetap terpercaya dan akuntabel.
(sin)
