Probolinggo | MMC.co.id
Kepala Desa Maron Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya angkat bicara terkait informasi yang beredar di media sosial dan media massa seputar kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kartu Tani. Disebutkan bahwa sekitar 65 warga desanya diduga identitasnya disalahgunakan untuk pencairan pinjaman di Bank Negara Indonesia (BNI).
Kepala Desa Maron Kulon merasa dirugikan, karena terdapat pemberitaan yang tidak berimbang dan tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum dimuat. Sebelum masalah ini menjadi sorotan luas, beliau sudah berusaha menyelesaikannya melalui jalur kekeluargaan dan mediasi antara warganya dengan oknum kepala desa dari wilayah Kecamatan Banyuanyar.
Tidak hanya berhenti pada upaya mediasi, Kepala Desa Maron Kulon bahkan berinisiatif meminjamkan sejumlah uang pribadinya kepada oknum kepala desa tersebut untuk diserahkan kepada warganya, supaya permasalahan ini bisa selesai dengan baik. Oleh karena itu, selain warganya yang menjadi korban, beliau juga merasa nama baik dan kredibilitasnya sebagai pemimpin desa tercemar akibat pemberitaan yang belum jelas kebenarannya.
Kasus ini sudah ditangani dan diproses oleh Kejaksaan Negeri Probolinggo. Terkait informasi yang menyebutkan bahwa warganya sama sekali tidak mengetahui identitasnya dipakai untuk meminjam dana di BNI, Kepala Desa Maron Kulon, Hasan, membantah hal tersebut dan menjelaskan urutan kejadian yang sebenarnya:
“Memang benar, petugas meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga untuk diperiksa dulu lewat aplikasi milik BNI, sebelum pembukaan rekening dilakukan. Setelah proses pengecekan selesai, warga dikumpulkan di kantor desa untuk membuka rekening dan menandatangani dokumennya secara langsung, bahkan petugas dari BNI sendiri yang datang ke lokasi. Namun setelah rekening aktif dan dana dicairkan, kami tidak mengetahui siapa yang mengambil dananya serta siapa yang menjadi penerima akhirnya,” tegasnya.
Hasan menegaskan bahwa dirinya juga termasuk pihak yang dirugikan, karena tidak pernah menggunakan dana yang dicairkan tersebut. Beliau juga memperlihatkan sejumlah data dan bukti kepada tim media, yang menunjukkan bahwa dana tersebut justru digunakan oleh oknum kepala desa dari wilayah Kecamatan Banyuanyar.
“Saya juga korban, karena uang itu dipakai oleh kepala desa dari Banyuanyar. Awalnya saya hanya ingin membantu rekan seprofesi yang sedang mengalami kesulitan. Saat itu beliau memiliki tanggungan pinjaman di BNI yang dijaminkan dengan Kartu Tani milik warganya sendiri. Untuk menutupi kewajibannya itu, beliau mengajukan permohonan supaya bisa memakai data dan Kartu Tani warga saya,” ungkapnya.
Hasan bersedia membantu karena ada janji yang disampaikan oleh oknum petugas dari BNI saat itu. Dijanjikan bahwa pinjaman yang diajukan atas nama warganya hanya bersifat sementara, dan akan dilunasi dalam waktu satu bulan saja. Caranya, pihak bank akan mencairkan kembali pinjaman atas nama warga dari wilayah oknum kepala desa tersebut untuk menutupi kewajiban yang ada.
“Kenapa saya berani menyetujui hal itu? Karena ada petugas dari BNI yang menjamin dan berjanji, begitu dana dari warga saya dipakai untuk menutupi utang rekan saya, paling lambat satu bulan ke depan semuanya akan dilunasi dan ditutup dengan pencairan dana dari warga beliau. Ternyata janji itu tidak ditepati,” katanya.
Setelah lewat dari batas waktu yang dijanjikan, Hasan sudah berusaha menanyakan hal ini kepada petugas BNI dan menagih janji yang disampaikan. Bahkan kuasa hukumnya sudah dua kali mengirim surat teguran resmi kepada pihak bank, namun tidak ada tanggapan atau kejelasan apa pun. Sebelum kasus ini dibawa ke jalur hukum dan menjadi perbincangan, beliau sudah berusaha menolong dengan cara memberikan uang pribadinya kepada oknum kepala desa tersebut, untuk diserahkan kepada 3 orang warganya agar kerugian yang mereka alami bisa dikurangi.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, oknum kepala desa dari Kecamatan Banyuanyar yang disebutkan dengan inisial ZR hanya menjawab singkat, “Walaikumsalam, saudara.”
