Oleh: Bambang S– Pimred dan Pemerhati Media
Pelantikan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2028 bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan. Dalam konteks peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang mengusung tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”, acara ini menegaskan bahwa media siber memiliki peran krusial dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi pertanian, tetapi juga mencakup bagaimana informasi seputar kebijakan, tantangan, serta solusi dalam sektor ini dapat tersampaikan kepada masyarakat. Di sinilah peran SMSI menjadi signifikan. Sebagai wadah perusahaan media siber, SMSI tidak hanya bertugas menyampaikan berita, tetapi juga harus berperan sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran publik akan pentingnya kemandirian pangan.
Tanggung Jawab Media Siber dalam Ketahanan Pangan
Di era digital, informasi memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan kebijakan publik. Pers mampu membentuk opini masyarakat, termasuk dalam sektor ketahanan pangan. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah maraknya berita hoaks yang dapat mengganggu stabilitas sektor pertanian dan pangan. Misalnya, informasi yang tidak akurat mengenai krisis pangan atau kebijakan pertanian dapat memicu kepanikan, yang pada akhirnya berdampak pada harga dan distribusi bahan pangan.
SMSI, melalui jaringan media sibernya, memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan edukatif. Penyebaran informasi yang salah atau berlebihan bisa memperkeruh situasi. Oleh karena itu, media harus memastikan bahwa berita-berita yang disampaikan kepada publik berbasis data yang valid, tidak sekadar sensasional demi klik dan traffic.
Kolaborasi Media dengan Stakeholder Pangan
Kegiatan SMSI Bojonegoro dalam memperingati HPN 2025 dengan menabur benih ikan dan menyerahkan bibit tanaman kepada kelompok tani merupakan langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan. Ini membuktikan bahwa pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga dapat berkontribusi langsung dalam program pembangunan.
Kolaborasi antara media, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha sangat dibutuhkan. Misalnya, media bisa menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah dalam menyuarakan permasalahan di sektor pertanian. Selain itu, media juga dapat menjadi jembatan bagi masyarakat dalam memahami kebijakan pangan, misalnya melalui edukasi tentang diversifikasi pangan atau pemanfaatan teknologi pertanian.
Profesionalisme dan Independensi Media
Meskipun berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, media tetap harus menjaga independensinya. Kritik konstruktif tetap diperlukan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak pada masyarakat. SMSI dan para jurnalisnya harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
Independensi ini juga penting dalam menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Media siber harus tetap objektif dan tidak tergiring oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Transparansi dalam pemberitaan adalah kunci agar publik bisa mendapatkan informasi yang benar-benar mereka butuhkan.
Kesimpulan
Pelantikan pengurus SMSI Bojonegoro periode 2025–2028 harus menjadi momentum bagi media siber untuk semakin berperan dalam pembangunan nasional, terutama dalam sektor ketahanan pangan. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendorong perubahan positif di masyarakat.
Melalui pemberitaan yang akurat, edukatif, dan berbasis data, SMSI dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan pangan yang berpihak kepada rakyat. Dengan demikian, pers benar-benar menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga turut serta dalam menciptakan solusi bagi bangsa. (*)
