Boven Digoel, Mmcnews – Di tengah gejolak sosial yang terus berkembang di Kabupaten Boven Digoel, satu permasalahan yang kian memperburuk keadaan adalah ketergantungan masyarakat terhadap minuman beralkohol, khususnya di kalangan Orang Asli Papua (OAP). Mereka yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih, justru terperangkap dalam lingkaran ketergantungan yang menghancurkan, baik secara fisik maupun mental. Keadaan ini memunculkan berbagai pertanyaan mendalam yang belum terjawab, khususnya tentang bagaimana sebuah komunitas yang kaya akan budaya dan potensi, bisa terjebak dalam situasi demikian?
Di satu sisi, kita melihat kenyataan ironis bahwa mereka mampu membeli minuman keras dengan mudah, namun kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam merancang kebijakan yang dapat mengangkat kehidupan mereka ke tingkat yang lebih layak. Sungguh mengherankan bahwa alkohol, sebuah barang yang merusak, lebih mudah diakses daripada makanan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap individu.
Namun, akar masalah ini jauh lebih dalam. Seringkali, kita melihat masyarakat OAP melakukan tindakan pemalakan terhadap warga yang lewat, sebuah praktik yang bukan hanya mencerminkan ketidakberdayaan mereka, tetapi juga mencerminkan bagaimana ketergantungan sosial dan ekonomi telah merenggut kemampuan mereka untuk bertindak secara mandiri dan bermartabat. Pemerintah, yang seharusnya hadir untuk melindungi dan memberdayakan mereka, seakan terjebak dalam rutinitas razia yang tidak efektif. Razia terhadap minuman lokal, seperti Sopi, memang dilakukan, namun ironisnya, miras bermerk masih bebas beredar di pasar. Hal ini menimbulkan kesan bahwa razia tersebut lebih berfungsi sebagai simbol atau wacana kosong, tanpa adanya upaya nyata untuk memberantas masalah tersebut dari akar-akarnya.
Penting untuk kita akui bahwa permasalahan ini tidak hanya berkisar pada alkohol, melainkan juga terkait dengan kegagalan sistemik yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selama bertahun-tahun, masyarakat OAP terpinggirkan dalam pembangunan daerah, dan harapan untuk mendapatkan akses yang setara terhadap berbagai layanan dasar semakin jauh dari kenyataan. Kemiskinan yang mendera mereka bukan hanya soal materi, tetapi juga soal kesempatan—kesempatan untuk memperbaiki hidup dan mengubah nasib mereka.
Kini, dengan terpilihnya pemimpin baru dalam Pilkada 2024, masyarakat Boven Digoel, khususnya OAP, menaruh harapan besar. Mereka mendambakan perubahan yang nyata, bukan sekadar janji-janji kosong. Pemimpin yang terpilih harus mampu menghadirkan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada pemberantasan miras, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, pendidikan yang merata, serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Tanpa langkah nyata yang menyentuh langsung ke akar masalah, kondisi ini akan terus berulang dan memperburuk nasib OAP.
Perubahan memang tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Masyarakat OAP berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik, dan dengan komitmen yang kuat dari pemimpin yang terpilih, harapan itu bisa menjadi kenyataan. Namun, kunci keberhasilannya terletak pada tindakan nyata, bukan sekadar retorika yang tidak berujung. Pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam merancang dan melaksanakan program-program yang relevan dengan kebutuhan mereka. Jika tidak, ketergantungan yang ada kini hanya akan menjadi lingkaran tak terputus yang terus menghancurkan masa depan generasi mendatang. ***
