Mataram | MMC.co.id
Dinamika sosial-politik nasional yang memanas sejak 25 hingga 29 Agustus 2025 terus mengalami eskalasi. Aksi mahasiswa dan elemen masyarakat tak hanya mengguncang Jakarta, tetapi juga mulai merambah ke daerah-daerah, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).
Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB yang digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NTB Merdeka menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan mahasiswa di Jakarta yang menuntut pembubaran DPR RI.
Koordinator Pusat BEM NTB Merdeka, M. Tohir Jaelani, menegaskan bahwa aksi ini adalah awal dari gerakan panjang mahasiswa dan rakyat untuk mengawal kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Rakyat sudah bosan dengan kebijakan pemerintah yang menindas rakyatnya sendiri,” tegas Tohir.
Ia menambahkan, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB siap menjadi garda terdepan di daerah untuk melawan kebijakan rezim Prabowo-Gibran yang dianggap tidak mencerminkan perlindungan terhadap rakyat. Menurutnya, tekanan ekonomi dan sulitnya lapangan kerja semakin menghimpit masyarakat, sehingga perlawanan harus terus digalang.
Gerakan ini juga merespons tragedi aksi 25–28 Agustus 2025, di mana seorang pengemudi ojek online tewas setelah ditabrak mobil rantis Brimob saat berlangsungnya demonstrasi.
Atas dasar itu, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB menyampaikan enam tuntutan:
- Menolak tegas RUU KUHAP yang dinilai akan melegitimasi kesewenang-wenangan aparat.
- Hentikan segala bentuk represifitas dan intimidasi aparat penegak hukum terhadap massa aksi.
- Usut tuntas kasus penabrakan ojol dan hukum pelaku secara transparan.
- Bebaskan seluruh aktivis atau massa aksi yang masih ditahan di berbagai daerah.
- Copot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
- Mendesak DPRD NTB segera menindaklanjuti aspirasi massa aksi.
Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB berkomitmen terus menggalang kekuatan rakyat dan kelompok intelektual kampus untuk menjadi pengawal kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
(*)
