Kota Jambi mmcnews.id Kamis 06-02-2025 Lembaga Pemantau Penyelengara Dan Kekayaan Negara (LP2KN) mengadakan aksi demo didepan kantor Kejaksaan Tinggi Jambi (KEJATI) terkait Proyek Pembangunan Gedung Kesehatan Relokasi Pembangunan Puskesmas Simbur Naik TA 2024 sumber dana APBD dengan nilai kontrak Rp 4.741.056.000 milyar.
Dalam orasinya Haris SE selaku Korlap lapangan menyampaikan yel yel didepan Kejati Jambi, terkait dugaan proyek pembangunan gedung kesehatan di kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, diduga pekerjaan ini asal jadi dan pekerjaan ini menyimpang dalam spek pekerjaan.
Adapun tuntunan dari Lembaga Pemantau Penyelengara Dan Kekayaan Negara (LP2KN) dalam orasinya:.
1. Meminta kepada bapak Bupati Kab Tanjung Jabung Timur untuk mengevaluasi kinerja Kadis Kesehatan Kab Tanjung Jabung Timur yang kurang profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, serta lemahnya dalam pengawasan, sehingga pembangunan ini adanya dugaan kejanggalan dalam pelaksanaannya.
2. Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Jambi untuk segera memanggil dan melakukan LITE dan DIK terhadap pihak pihak yang terlibat dalam proyek Pembangunan gedung Kesehatan Relokasi Pembangunan Puskesmas Simbur Naik TA 2024 sumber dana APBD dengan nilai kontrak Rp: 4.731.056.000 milyar.
Dalam aksi ini pihak dari Kejaksaan Tinggi Jambi menerima para pendemo untuk masuk kedalam ruangan Kasi Pengkum yang diterima langsung oleh bapak Noly W. S.H dalam ruangannya.
Haris SE memberikan berkas laporan terkait Dugaan Proyek Pembangunan Gedung Kesehatan Relokasi Pembangunan Puskesmas Simbur Naik TA 2024 yang berada di Kab Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ke bapak Noly. W diruangan beliau, selaku Kasi Pengkum di Kejaksaan Tinggi Jambi (KEJATI)
Kasi Pengkum Noly. W mengatakan, akan segera menindaklanjuti dan memanggil pihak yang terkait dalam Pembangunan Gedung Kesehatan Puskesmas Simbur Naik, yang dilaporkan oleh LSM Lembaga Pemantau Penyelengara Dan Kekayaan Negara (LP2KN). (ZOEL)
