(penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemerintahan)
Jika terbukti, tindakan tersebut dapat menyeret panitia maupun oknum perangkat desa ke proses hukum.
LP-KPK Desak Bupati Tahan Pelantikan dan Perintahkan Seleksi Ulang
LP-KPK meminta Bupati Lumajang agar:
- Menunda pelantikan Kepala Dusun terpilih.
- Menganulir hasil ujian karena dianggap cacat prosedur.
- Menggelar ujian ulang secara terbuka dan diawasi ketat.
- Meminta Inspektorat turun tangan melakukan audit investigatif.
- Memerintahkan DPMDes melakukan pembinaan terhadap panitia penyelenggara.
“Jika seleksi ini tetap dilanjutkan tanpa perbaikan, maka pemerintah daerah membiarkan praktik KKN tumbuh di tingkat desa. Ini bahaya,” tegas Dodik.
Warga Semakin Gerah: “Kok Bisa Nilai 96?”
Warga Nguter juga mempertanyakan nilai fantastis tersebut. Beberapa warga menyatakan hasil ujian tahun ini merupakan yang paling tidak masuk akal sepanjang seleksi perangkat desa di wilayah itu.
“Kalau memang betul tidak ada permainan, ayo ujian ulang. Biar terjawab siapa yang benar-benar mampu,” ujar salah satu warga.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Desa Nguter dan panitia seleksi belum memberikan klarifikasi resmi. LP-KPK memastikan akan mengawal kasus ini sampai tuntas, bahkan membuka peluang melanjutkan ke proses hukum jika ditemukan unsur pidana.
(*)
